KANTOR DESA Dan GEDUNG Perpustakaan DESA' ULAK DEPATI KECAMATAN PAMPANGAN OKI TUTUP SETIAP HARI KERJA, TERKESAN SEMBRAUT DAN TIDAK TERURUS
TRIBUNMURA, BLOGSPOT,COM
Senin,24/06/2924/-Kantor Desa Dan GEDUNG Perpustakaan DESA' ULAK DEPATI Kecamatan pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak aktif alias tutup setiap hari kerja, laporan masyarakat aktivitas pemerintahan Desa terkesan sembraut dan tidak terurus
Pantauan langsung media Tribunmura,blogspot.com di Desa ULAK DEPATI serta keterangan dari masyarakat setempat, kantor Desa ULAK DEPATI jarang aktif sejak 2THN ini sudah sering tidak aktif alias tutup, pelayanan administrasi masyarakat tidak efektif,
,Pengakuan beberapa masyarakat dan puluhan warga setempat membenarkan bahwa kantor Desa ULAK DEPATI sangat jarang dibuka oleh aparatur Desa dan tanpa alasan jelas kenapa tidak dibuka, sementara kebutuhan pelayanan masyarakat selalu dibutuhkan.
“Kami kalau mau urus keperluan surat-menyurat harus numpang ketempat lain atau ke percetakan, sementara anggaran kepentingan administrasi negara diketahui sudah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja desa/RAPBDdes” keluh para warga desa ulak Depati kepada media,senin (24/06/24).
Kata salah seorang warga lainnya, “Kantor Desa tidak pernah buka seperti biasa tanpa aktivitas pemerintahan,” ungkapnya, enggan namanya disebut.
Desa ulak Depati saat ini, bahkan selama ini DN berusaha mengefektifkan pemerintahan Desa, namun diduga para aparatur tidak mengindahkan intruksi dan ajakan dari DN.ibu widyawati selaku pimpinan pemerintahan Desa, diduga berseberangan visi dan rata-rata aparatur diduga banyak keluarga besar dari timses jelasnya,
DN,berikan pandangan terkait masalah Desa ULAK DEPATI dan efektivitas pemerintahan Desa, mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan aturan Regulasi tentang jam kerja aparatur Desa setiap harinya dan tata laksana pemerintahan ditingkat Desa.
“Kantor Desa itu harus aktif setiap harinya kecuali hari libur, jika kepala Desa (kades) tidak bisa hadir setiap hari kerja, Sekretaris Desa (Sekdes) wajib hadir selaku kepala administrasi pemerintahan Desa atau harus adanya piket rutin pelayanan masyarakat,” jelas DN
Menurut DN menjadi tanda tanya besar, kemana dianggarkan dana operasional pemerintahan Desa setiap tahunnya oleh aparatur pemerintah Desa berwenang dan diketahui sudah dipertanggungjawabkan setiap tahun anggarannya, apakah terindikasi dikorupsi anggaran tersebut? Kepada pemerintah kecamatan/(kasi PMD kec, pampangan tolong cek dan dalami secara detil.
“Kami minta kepada instansi terkait pemerintahan Desa/(PMD ),agar melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap indikasi pelanggaran Regulasi terkait pelaksanaan pemerintahan Desa, harus diusut gaji diterima aparatur desa tetapi mereka tidak bekerja,” harap DN,seorang warga desa ulak Depati dan juga sebagai wartawan salah satu media yg tergabung dalam forum IWO, Indonesia Kab,OKI
Hal tersebut sudah saya tanyakan kepada para perangkat Desa tersebut kenapa kantor tidak lagi aktif dibuka, namun para oknum perangkat tersebut tidak mengindahkannya,” terang DN
DN juga mengaku sudah lelah mengintruksikan agar kantor Desa diaktifkan, tetapi hingga saat ini kantor Desa masih tidak dibuka untuk urusan administrasi pelayanan masyarakat.*
Awak media ini berusaha mendapatkan konfirmasi dari para pihak terkait, namun hingga berita ini diterbitkan belum didapati sumber menghubungkan ke pihak tersebut, namun pihak media ini akan berikan hak jawab dan klarifikasi kepada yang bersangkutan.*by, editor -DENI BAIKO & (tim)