Ratusan Honorer di Musi Rawas Demo Tuntut Penambahan Kuota P3K

 

MUSI RAWAS, TRIBUNMURA — Ratusan honorer guru dan tenaga administrasi sekolah di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, menggelar aksi unjuk rasa menuntut penambahan kuota rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk tahun 2024.

Para demonstran menilai kuota yang disediakan tahun ini tidak mencerminkan jumlah tenaga honorer yang ada.

“Kuota P3K tahun 2024 hanya untuk 142 orang, tidak sebanding dengan jumlah tenaga honorer di Kabupaten Musi Rawas yang mencapai 1.132 untuk honorer guru dan 274 untuk tenaga administrasi yang belum tercakup dalam P3K,” ujar Agus Salim, Ketua Forum Honorer Kabupaten Musi Rawas.

Agus menyampaikan bahwa para honorer ini datang ke Kantor Bupati untuk menyuarakan keluhan dan hambatan yang dihadapi oleh para honorer di Kabupaten Musi Rawas.

“Kami telah mengirimkan surat aksi pada 7 Maret 2024, namun ditunda karena kami langsung diundang untuk audiensi oleh Bupati. Tuntutan kami sederhana, yaitu penambahan jumlah kuota atau formasi P3K di Musi Rawas,” terang Agus.

Namun, hingga kini tuntutan tersebut belum mendapatkan respons.

Dari hasil konsultasi dengan Kemenpan RB, diketahui bahwa setiap daerah masih memiliki kesempatan untuk merevisi usulan rekrutmen P3K.

“Kami berharap Pemkab Musi Rawas dapat merevisi usulan tersebut. Mengingat UU Nomor 20 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa hingga akhir Desember 2024, masalah tenaga honorer harus sudah terselesaikan,” ucap Agus.

Menurut Agus, pada tahun 2024, kuota P3K di Musi Rawas hanya untuk 142 orang, yang harus memprioritaskan eks K2 dengan total 126 orang.

Artinya, kuota untuk eks K2 hanya tersisa sekitar 18 orang.

“Kami menyampaikan aspirasi ini agar Pemkab Mura dapat mengambil langkah dan mengusulkan kembali kuota tambahan untuk P3K. Kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan kami,” ungkap Agus.

Agus juga menambahkan, masa kerja tenaga honorer di Musi Rawas sudah berlangsung puluhan tahun.

Dengan adanya kuota tambahan, diharapkan semua honorer dapat tercakup menjadi P3K.

“Menjadi P3K akan mengubah nasib kami, termasuk kesejahteraan kami. Saat ini, gaji yang kami terima hanya berkisar Rp250.000 hingga Rp500.000 per bulan, jumlah yang sangat tidak sepadan dengan beban kerja kami,” tutup Agus.

Sementara itu, Agus Susanto, Pelaksana tugas Asisten I Setda Musi Rawas, menyatakan bahwa Bupati memperhatikan nasib tenaga honorer di Kabupaten Musi Rawas.

“Kami memiliki harapan yang sama, agar semua tenaga honorer di Musi Rawas dapat tercakup menjadi P3K,” katanya.

Tuntutan atau aspirasi yang disampaikan oleh Forum Honorer Kabupaten Musi Rawas terkait formasi dan kuota P3K Kabupaten Musi Rawas untuk tahun 2024, dinilai tidak sesuai dengan jumlah tenaga honorer yang belum tercakup menjadi P3K.

“Kami telah melakukan perbaikan formasi, sesuai dengan petunjuk dari Kemenpan RB yang dilakukan oleh BKP-SDM Musi Rawas dan Disdik, yang juga telah memasukkan tenaga kependidikan ke dalam Formasi Kemenpan RB,” jelasnya.

Namun, untuk kuota, masih terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan dari pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

“Kami baru akan mengajukan formasi setelah mendapat alokasi dana dari Pemerintah Pusat,” tutupnya.

Terpisah, Yusni, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Musi Rawas, menjelaskan alasan kuota P3K Musi Rawas tahun 2024 hanya sebanyak 142.

Hal ini disebabkan oleh dana yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dari pemerintah pusat untuk membayar gaji P3K hanya sebesar Rp7,7 miliar.

“Dengan gaji P3K sebesar Rp3,9 juta per bulan, ditambah gaji ke-13 dan ke-14, maka satu tahun mencapai Rp54,6 juta untuk satu orang. Dengan anggaran Rp7,7 miliar dari pusat, kami hanya mampu membayar gaji sebanyak 142 orang. Itulah batas kemampuan kuota P3K Musi Rawas di tahun 2024,” jelasnya.(*)