Korban Tewas Akibat Ledakan Sumur Ilegal di Musi Banyuasin Bertambah, Kapolda Sebut sebagai Tragedi Kemanusiaan

 

MUSI BANYUASIN, TRIBUNMURA — Pada Minggu (21/7), ditemukan kembali satu korban tewas di area sumur ilegal di Rawa Sungai Dawas Parung, Dusun V Srigunung, Sungai Lilin, Musi Banyuasin.

Penemuan ini menambah jumlah korban akibat aktivitas ilegal tersebut menjadi lima orang tewas dan empat lainnya mengalami luka berat sejak kejadian pertama pada 21 Juni lalu.

Korban tewas disebabkan oleh ledakan sumur minyak ilegal setelah terjadi kebocoran pada tutup valve dan pipa saluran yang diduga sengaja dirusak oleh masyarakat untuk mengambil minyak tumpahannya.

Kapolda Sumsel Irjen A. Rachmad Wibowo menyebut peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan karena banyaknya warga yang menjadi korban dari aktivitas ilegal ini.

“Ini adalah tragedi kemanusiaan. Sudah banyak masyarakat kita yang menjadi korban. Mereka kesulitan mencari penghasilan dan terpaksa melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa mereka sendiri,” tegas Kapolda.

“Masyarakat berbondong-bondong mendatangi lokasi bocornya tutup valve dan pipa untuk mengambil tumpahan minyak dengan cara memerasnya. Mereka tidak mengindahkan himbauan dari petugas dan mengabaikan keselamatan mereka sendiri,” tambahnya.

Kapolda menyatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan personel untuk menutup lokasi dan memberikan imbauan agar masyarakat menjauhi area tersebut karena sangat berbahaya. Pihaknya juga telah meminta SKK Migas untuk membuat perimeter pengaman atau kawat berduri agar lokasi tidak bisa dimasuki masyarakat.

Mantan Kapolda Jambi ini mengaku bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah banyaknya pintu akses menuju lokasi, kondisi tanah yang licin dan berlumpur akibat genangan minyak mentah, serta risiko kebakaran.

“Kami berharap ada komitmen dari pemerintah provinsi Sumsel untuk menghentikan segala bentuk penambangan ilegal. Penegakan hukum saja tidak cukup untuk menghentikan penambangan ilegal,” tandasnya.

“Perlu solusi, kerjasama, dan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah dan TNI, untuk melakukan penindakan terhadap kilang minyak ilegal. Resistensi dari masyarakat sangat tinggi, dan ini memerlukan biaya besar,” tambahnya. Tutupnya(*)

Artikel ini di langsir dari Lintassriwijaya.com