Heboh Penyewa Kontrakan di Lubuklinggau Diusir, Diduga Beda Pilihan Paslon

Lubuklinggau, TRIBUNMURA - Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan satu keluarga diusir dari kontakannya. Diduga karena mereka berbeda pilihan dalam Pilkada Lubuklinggau 2024. Narasi menyebut keluarga tersebut mendukung paslon nomor urut 1, sementara pemilik kontrakan mendukung nomor urut 2.

Diduga kejadian tersebut terjadi di sebuah kontrakan daerah RT 01, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Lubuklinggau, Sumatera Selatan pada Minggu (17/11) siang hari.

Tampak satu keluarga sedang bersiap-siap untuk pindah rumah. Penyewa kontrakan bernama Bokir dan istrinya, Mulyani, tengah memindahkan barang ke mobil pikap. Sementara itu, ibu Bokir yang diduga mengidap penyakit stroke sedang menunggu di kursi rodanya sambil menangis.

Bokir menjelaskan keluarganya sudah 3 tahun mengontrak di rumah tersebut dan memang menunggak selama 3 bulan terakhir.

"Memang nunggak 3 bulan, tapi sudah ada niat untuk melunasi karena memang sudah lama tinggal disana," kata Bokir, Senin (18/11/2024).

Senada, Mulyani mengatakan pemilik kontrakan meminta kepada keluarganya untuk mengosongkan rumah tersebut. Alasannya, rumah hendak diperbaiki setelah terkena banjir.

"Dia minta dikosongi rumah itu untuk di servis karena banjir kemarin, tapi masalahnya kenapa cuma kami yang disuruh keluar sedangkan yang lainnya enggak. Kemudian dia sempat ngomong kalo dia kecewa berat sama kami. Dia ngomong 'aku kecewa berat sama kau, aku milih YOK (Rahmat Hidayat - Rustam Effendi) kau milih ROIS (Rodi Wijaya-Imam Senen)," ungkapnya.

Saat ini, Bokir sekeluarga menumpang sementara di rumah saudaranya. Plt Lurah Jawa Kanan SS, Yuliana, menyampaikan permasalahan tersebut murni karena Bokir menunggak selama 3 bulan sehingga terpaksa diusir oleh pemilik kontrakan. Bukan karena berbeda pilihan pilkada.

"Sudah diklarifikasi, jadi ini tidak ada kaitannya dengan beda pilihan. Pemilik kosan memang berhak (mengusir) sebab yang bersangkutan sudah tidak bayar uang kontrakan 3 bulan terakhir, jadi wajar-wajar saja kalau pemilik menagih uang kontrakan. Tidak ada unsur politiknya," jelasnya